Gelar Pembinaan PPNS, Satreskrim Polres Pemalang Tekankan Penegakan Hukum yang Profesional

 

Sinergi Penegak Hukum di Pemalang: Menakar Wewenang Baru PPNS Lewat Sosialisasi KUHAP

Penegakan hukum yang profesional tidak bisa berjalan sendiri-sendiri; ia membutuhkan ruang koordinasi yang sehat dan persepsi yang sama antar-instansi. Semangat inilah yang melatarbelakangi agenda penting Satreskrim Polres Pemalang pada Selasa (2/6/2026) siang tadi.

Bertempat di Rumah Makan Bojongbata, Pemalang, jajaran Satreskrim Polres Pemalang mengundang para penyidik dari berbagai dinas instansi dalam acara "Sosialisasi KUHAP dan Perkuatan Koordinasi Pengawasan serta Pembinaan PPNS Kabupaten Pemalang".

Acara diawali dengan sambutan hangat sekaligus pembukaan oleh Kasat Reskrim Polres Pemalang. Memasuki sesi inti, Kanit Tipidter Satreskrim naik mimbar untuk membedah poin-poin krusial dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Undang-Undang baru ini menjadi sangat penting karena mempertegas garis batas wewenang sekaligus memperkuat tata hubungan kerja antara PPNS (seperti dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Satpol PP & Damkar) dengan Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas).

Suasana sosialisasi terasa hidup saat memasuki sesi tanya jawab. Para PPNS yang sehari-hari berhadapan dengan dinamika di lapangan memanfaatkan momen ini untuk mencurahkan kendala yang mereka hadapi.

Catatan Penting dari Pertemuan Ini:

• Penyamaan Persepsi: Memastikan proses hukum spesifik di luar KUHAP tetap berjalan tegak lurus sesuai aturan.

• Kejelasan Wewenang: UU No. 20 Tahun 2025 memberikan panduan yang lebih terang benderang mengenai porsi tugas PPNS.

• Kolaborasi Kuat: Menegaskan bahwa Polri dan PPNS adalah mitra strategis demi mewujudkan criminal justice system yang profesional di Kabupaten Pemalang.

Dengan adanya koordinasi berkala seperti ini, wajah penegakan hukum di Pemalang diharapkan semakin solid, humanis, dan terpercaya.