Sinergi Polri dan Pemkab: Satreskrim Polres Pemalang Gelar Sosialisasi KUHAP Bagi PPNS

Langkah Strategis Satreskrim Polres Pemalang Pertegas Garis Sinergi dan Wewenang PPNS Lewat UU KUHAP Baru

PEMALANG – Upaya menciptakan iklim penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah terus digenjot oleh jajaran Kepolisian Resor Pemalang. Pada Selasa (2/6/2026), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang secara resmi menggelar agenda krusial bertajuk "Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkuatan Koordinasi Pengawasan serta Pembinaan PPNS Kabupaten Pemalang". Pertemuan tatap muka yang berlangsung di Rumah Makan Bojongbata ini dimulai tepat pukul 13.00 WIB dengan dihadiri oleh jajaran pemangku kebijakan hukum lintas instansi.

Acara dibuka secara resmi oleh Kasat Reskrim Polres Pemalang, didampingi KBO Satreskrim dan Kanit Tipidter Satreskrim, serta dihadiri perwakilan penyidik dari masing-masing unit di lingkungan Satreskrim. Sementara itu, dari sisi unsur pemerintah daerah, hadir para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjadi ujung tombak penegakan peraturan daerah, antara lain dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, serta perwakilan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang lainnya.

Memasuki sesi inti, Kanit Tipidter Satreskrim memberikan pemaparan mendalam mengenai materi utama sosialiasi. Sorotan utama tertuju pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang membawa angin baru dalam peta penegakan hukum nasional. Melalui regulasi anyar ini, dijelaskan secara gamblang mengenai batasan, hak, serta wewenang formil yang melekat pada diri seorang PPNS. Tidak hanya itu, undang-undang ini mempertegas tata hubungan kerja (tatakirja) yang sinergis antara PPNS dan Polri selaku Koordinator Pengawas (Korwas).

Tujuan akhir dari perhelatan panjang ini adalah menyamakan persepsi di lapangan. Dengan pemahaman yang solid, diharapkan setiap proses penegakan hukum spesifik yang berada di luar koridor KUHAP umum tetap berjalan tegak lurus dengan aturan hukum yang berlaku. Sinergitas ini menjadi modal utama Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, profesional, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan.